Perencanaan Pembangunan Harus Fokus pada Keadilan Sosial
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike menegaskan, pengurangan ketimpangan sosial dan kemiskinan masih menjadi tantangan dalam perencanaan pembangunan DKI Jakarta.
"Tujuan kita kurangi ketimpangan sosial dan kemiskinan,"
Untuk itu, ia menilai, seluruh program pembangunan daerah harus diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) hingga 2045.
“Memang tantangan kita ke depan, khususnya pada 2027, adalah bagaimana mengurangi ketimpangan sosial dan kemiskinan di Jakarta. Karena itu, perencanaan pembangunan harus benar-benar selaras dengan RPJMN nasional dan RPJMD hingga 2045,” ujar Yuke, Jumat (6/2).
Pemprov DKI Gerakkan Aktivitas Belanja Lewat JFW 2025Lebih lanjut, Yuke menekankan pentingnya penyesuaian sejumlah program Pemprov DKI dengan kebijakan pemerintah pusat, terutama pada sektor pembangunan infrastruktur kota, pendidikan, dan kesehatan.
Ia mengapresiasi capaian pembangunan Jakarta yang dinilai terus menunjukkan perbaikan. Meski demikian, Yuke mengingatkan bahwa persoalan ketimpangan sosial dan kesenjangan antargenerasi masih cukup signifikan.
“Secara umum pembangunan DKI Jakarta cenderung membaik. Namun, pada aspek ketimpangan sosial dan kesenjangan antargenerasi, kondisinya masih cukup timpang,” katanya.
Yuke berharap, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DKI Jakarta Tahun 2027 dapat memuat target yang lebih konkret, khususnya dalam upaya menurunkan ketimpangan sosial dan kemiskinan ekstrem.
Ia juga mengingatkan pentingnya penentuan skala prioritas dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah, di samping fokus pada pembangunan dan infrastruktur kota.
“Tantangan kita tentu pada kondisi keuangan daerah yang belum sepenuhnya stabil. Karena itu, perlu dicermati betul mana program yang menjadi prioritas,” jelasnya.
Selain pembangunan fisik, Yuke menambahkan bahwa sektor-sektor mendasar seperti kesehatan, pendidikan, serta layanan dasar lainnya juga harus menjadi perhatian dan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.
Komisi D DPRD DKI Jakarta, lanjutnya, berkomitmen untuk terus mendukung program-program pembangunan kota agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.
“Kami akan memaksimalkan dukungan yang bisa diberikan. Mudah-mudahan kondisi fiskal juga membaik, sehingga program pembangunan DKI Jakarta pada 2027 dapat terealisasi sesuai target,” tandasnya.
